SINTANG, RK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jhon Xifli mengungkapkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sepauk dan Tempunak mengeluhkan kondisi infrastruktur.
“Saat saya melakukan reses beberapa waktu lalu, kebanyakan masyarakat kita mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan serta memperhatikan harga karet dan sawit,” ucapnya, Kamis 30 Juni 2022.
Khusus di Desa Bedayan, Desa Tawang Sari dan Desa Temawang Muntai masyarakat mengeluhkan infrastruktur yang belum memadai, karena sampai sekarang akses jalan belum dilakukan perbaikan.
“Masyarakat di tiga desa tersebut mempertanyakan akses jalan yang belum dilakukan perbaikan, mengingat ada beberapa desa sudah dikerjakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti ruas jalan Manis Raya-Sekujam Timbai sebesar 7 miliar kemudian Nanga Pari-Buluh Kuning 3 miliar,” jelasnya.
Oleh karenanya, masyarakat di tiga desa tersebut mempertanyakan sejauh mana realisasi yang telah dikerjakan sebab kondisi dilapangan ada beberapa desa yang jalannya sudah bagus dan ada yang rusak sama sekali, jadi masyarakat berharap bisa diakomodir.
“Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga mengeluhkan terhadap anjloknya harga sawit dan karet. Harga sawit sekarang tidak stabil, sempat naik mencapai 4 ribu rupiah per kilogram, dan kini anjlok bahkan harganya fluktuatif, sehingga betul-betul merugikan petani sawit,” ungkap Politisi Partai Amanat Nasional ini.
Dengan kondisi ini, selain petani sawit, para pengepul juga mengalami kerugian besar, karena saat beli di kebun petani dengan harga tinggi, namun saat dibawa ke pabrik harganya turun drastis.
“Sebagai wakil rakyat tentu harus kami sampaikan aspirasi masyarakat yang umumnya adalah petani sawit khususnya di wilayah Sepauk-Tempunak yang mayoritas adalah petani sawit,” tuturnya.
Ia mengatakan beberapa usulan yang di sampaikan warga tersebut, masyarakat mengharapkan dapat terakomodir pada tahun anggaran 2023 mendatang.
“Selaku anggota DPRD Sintang, saya berkomitmen akan berupaya semaksimal mungkin mengawal usulan-usulan dari masyarakat itu agar nantinya bisa terakomodir oleh pemerintah Kabupaten Sintang,” pungkasnya.