Melkianus, Anggota DPRD Sintang
SINTANG, ZKR.COM – Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 bakal dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Sejumlah harapan pun mengalir dari berbagai kalangan. Tak terkecuali Anggota DPRD Sintang, Melkianus.
Dimana, Melkianus berharap di era kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin agar lebih memiliki program yang realistis dan memperhatikan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
“Siapapun yang terpilih menjadi presiden, kita sebagai putra daerah tetap akan mendukung, dan berharap dapat memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan di sini,” ujar Anggota DPRD Sintang, Melkianus, kemarin.
Ia mengemukakan, pembangunan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang masih sangat tertinggal atau jauh berbeda dengan kondisi pembangunan di daerah lain. Padahal selama ini disebut-sebut sebagai beranda depan NKRI.
Selain itu, kata Melkianus, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan secepat mungkin. Solusinya adalah pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Sebab wacana ini sudah lama diusulkan dan belum terealisasi hingga saat ini.
Menurut dia, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin harus memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih ataupun berpihak kepada Provinsi Kalbar, khusunya Kabupaten Sintang sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terpenuhi.
Begitu pula, tambah dia, sinergitas antara pusat dan provinsi harus terjalin dengan baik agar program-program yang dicanangkan oleh pemda maupun pemerintah pusat dapat sejalan dan menghasilkan pembangunan yang merata.
Kemudian, Melkianus mengingatkan bahwa presiden dan wakilnya harus segera merealisasikan janji dan komitmen program-program pembangunan pro rakyat yang digaungkan saat kampanye Pilpres 2019 lalu.
“Kami berharap bapak Jokowi dapat menjalankan semua program yang dijanjikan, kemudian komitmennya yang akan mengakomodir segala pengusaha kecil dan menengah,” kata dia.
Olehkarenanya, ke depan pemerintah harus mempermudah izin usaha kecil dan menengah serta meningkatkan bantuan permodalan kepada mereka agar mampu bersaing dengan para pengusaha dari luar.
“Nantinya pemerintah pusat juga dapat berkoordinasi dengan pemda setempat untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih kepada pengusaha kecil dan menengah ini agar mereka juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar,” tutupnya.
