Ajak Semua Pihak Kawal dan Awasi Penyaluran Bansos

   Parlemen

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny.

SINTANG RK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mengawal sejumlah program bantuan sosial (bansos), baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Hal tersebut perlu untuk dilakukan guna mengantisipasi program bantuan sosial (bansos) yang kurang merata atau tidak tepat sasaran.

Contoh, kata Ketua Dewan termuda se-Indonesia, beberapa kasus terjadi belakangan ini dari berbagai daerah. Dimana masyarakat mampu masih mendapatkan bantun. Sedangkan yang benar-benar kondisinya kurang mampu malah tertinggal.

“Bansos itu adalah program yang sangat mulia, program yang memang diperuntukan kepada saudara – saudara kita yang kurang mampu. Jadi, ini penting untuk kita kawal dan awasi pendistribusian atau sistem penyalurannya, sehingga tepat pada sasaran dan peruntukannya,” tegas Florensius Ronny ketika ditemui Radarkalimantan.com di Gedung Parlemen Sintang, baru-baru ini.

Persoalan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasarannya, menurut Florensius Ronny, disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah data masyarakat kurang mampu atau miskin tidak pernah valid 100 persen.

“Sejauh ini penyaluran bansos melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memang sudah dirumuskan pemerintah pusat agar penerima bansos bersumber padan ini. Problemnya DTKS ini ada kelemahannya, karena ketika melakukan pendataan nilai subjektivitas dalam pendataan khususnya pemerintah desa cukup tinggi sekali,” ucap Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Olekarenanya, dibutuhkan peran semua pihak untuk mengawal data DTKS tersebut. Selain itu, data mesti diupdate setiap tahunnya, agar sejumlah bantuan sosial (bansos) yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin dapat tersalurkan tepat sasaran.

“Untuk mengupdate data DTKS ini tidaklah sulit. Karena pemerintah mempunyai perangkat hingga tingkat RT/RW. Tolak ukur masyarakat kurang mampu atau miskin itu gampang ya. Satu rumahnya tidak layak huni, kedua belum ada jaringan listrik, ketiga sanitasi atau jambannya tidak layak, dan keempat adalah tidak mempunyai matapencaharian pokok yang jelas,” beber Florensius Ronny.

“Artinya, semua pihak harus bergerak, masyarakat juga jangan pasif. Tanya kepada kepala desa masing-masing. Dan masyarakat juga bisa mendaftarkan dirinya atau saudaranya yang kurang mampu untuk masuk ke DTKS melalui kepala desa,” pungkas Florensius Ronny, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kelam Permai – Kecamatan Dedai – Kecamatan Sungai Tebelian ini. (*)

Author: 

Related Posts