SINTANG- ZKR.COM- Sebanyak 73 orang Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Sintang masa bakti 2019-2024 yang dilantik oleh Edy Suyanto, SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP HKTI) Kalimantan Barat.Kamis (03/10/2019).
Pada kesempatan itu, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH juga dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sintang periode 2019-2024.
Pada kata sambutannya, Jarot mengatakan Petani selalu bermasalah dengan 3 hal yaitu hak atas tanah yang dikelolanya, akses permodalan dan pemasaran produk yang dihasilkan, secara keseluruhan petani bermasalah dengan nilai jual produk-produknya.
Jarot mengatakan bahwa Kabupaten Sintang menggantungkan diri pada 3 komoditas utama yaitu karet, sawit dan sahang atau lada. “Dalam jumlah kecil, dengan luasan lahan hanya 7.700 hektar kita pun mencoba memenuhi dengan padi” lanjutnya.
Jarot mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Sintang harus bergeser dari ekonomi yang ekstraktif ke ekonomi yang lebih kreatif. Ia berharap kelak lahan-lahan di Kabupaten Sintang dapat digunakan untuk pertanian yang kreatif.
Pada kesempatan itu pula Jarot mengatakan bahwa saat ini Credit Union Keling Kumang dan Solidaridad mengembangkan pusat kajian kopi dan kakao, selain itu Solidaridad juga bekerjasama dengan HKTI untuk mengembangkan teh.
Pada akhir sambutannya, Jarot pun berharap HKTI dapat membantu dan bermitra dengan organisasi tani lainnya dan kedepannya para petani dapat tertolong.
Sementara itu, Edy Suyanto, SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP HKTI) Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa Ia merasakan ada harapan dibawah kepemimpinan Jarot selaku Ketua HKTI Kabupaten Sintang peride 2019-2024. “Kemarin satu hari penuh kami melihat langsung dan mendengar penjelasan-penjelasan dari Pak Jarot kami merasa ada harapan dan kami yakin dibawah kepemimpinan Pak Jarot sebagai Ketua HKTI Kabupaten Sintang ini akan memberikan manfaat dan akan mengangkat harkat martabat kesejahteraan petani di Kabupaten Sintang” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Edy berharap HKTI dapat menjadi institusi yang dapat menjembatani para petani dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). “Stakeholder tersebut adalah Mitra strategis kita adalah pemerintah, kedua yaitu dengan pembeli atau pelanggan” ungkapnya.
Pada kesempatan itu pula, Edy menyampaikan harapannya agar HKTI dapat menjadi agent of change, pelopor perubahan dan menjadi revolusi untuk para petani.
Sementara itu, Dewan Pakar DPN HKTI Mayjen TNI (Purn.) Winston P. Simanjuntak yang dalam hal ini mewakili Ketua HKTI, Jenderal TNI (Purn.) DR Moeldoko dalam kata sambutannya mengatakan bahwa ada 5 (lima) persoalan yang harus HKTI menjadi solusi yaitu kepemilikan lahan petani, kondisi tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, aspek permodalan dan lemahnya manajemen petani, penguasa teknologi dan inovasi dan pasca panen yang sering bermasalah.
Winston mengatakan bahwa pada sektor pertanian Kalimantan Barat mempunyai Sumber Daya Alam yang potensial ditengah makin tumbuhnya industri properti dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak bisa dipungkiri areal lahan pertanian makin menyusut. “Namun bukan berarti berkurangnya lahan pertanian menjustifikasi berkurangnya produksi, namun dengan inovasi dan teknologi kita harus mampu melipatgandakan produksi dan hasil pertanian nasional” lanjutnya.
Pada kesempatan itu pula, Winston mengatakan bahwa HKTI berupaya melakukan langkah-langkah strategis membantu pemerintah pusat dan daerah membina para petani dari sisi produksi, teknologi dan produktifitas serta membuka akses pasar.
“Kami mengajak semua pihak bersama-sama membangun kedaulatan pangan nasional, DPP Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh DPK HKTI Kalimantan Barat harus bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk bersama-sama meningkatkan produksi pangan yang memakmurkan petani” tutupnya.
Turut hadir pada kesempatan itu jajaran pengurus DPN HKTI, DPP HKTI Provinsi Kalbar, DPK HKTI Kabupaten Sintang, unsur OPD dan Forkopimda Kabupaten Sintang.
