Nekodimus
SINTANG, RK-
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang menyampaikan Pandangan Umum (PU)Terhadap Nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun Anggaran 2024. Pada Rapat Paripurna ke-14, Masa persidangan ke-III, Tahun 2023, pada Kamis (12/10/ 2023) siang di Ruang Rapat DPRD Sintang Jalan M Saat, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
Fraksi Hanura melalui Juru Bicaranya Nekodimus menyampaikan bahwa memandang pembahasan rancangan APBD tahun 2024, dapat sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan.
Fraksi tersebut juga berpendapat agar APBD dapat di fokuskan untuk belanja-produktif, meningkatkan belanja modal, dan mengurangi belanja operasional.
“Fraksi Hanura berharap agar dalam pembahasan rancangan APBD Tahun anggaran 2024 ini dapat sesuai dengan kebijakan umum anggaran, Tahun Anggaran 2024 yang telah dibahas dan disepakati bersama pada tanggal 11 Februari 2023 yang lalu. Namun demikian harus pemperhatikan hak-hak yang menjadi skala prioritas”, katanya.
Sementara Jawaban Pemerintah Kabupaten Sintang yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang Melkianus
terhadap Fraksi Hanura yakni:
Terhadap saran untuk sementara waktu menunda pembentukan atau menambah organisasi perangkat
daerah baru dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. pemerintah daerah menyampaikan terimakasih atas saran tersebut dan akan melakukan kajian lebih mendalam terhadap usulan
OPD baru agar sesuai kebutuhan pembentukanpeningkatan kinerja pemerintah daerah dan beban
kerja organisasi perangkat daerah yang ada. selain pertimbangan tersebut, pemerintah daerah dalam
penataan organisasi perangkat daerah juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,
“Kedua terkait dengan percepatan proses penyerapan anggaran tahun 2023 terutama kegiatan fisik agar
hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat.dapat disampaikan bahwa pemerintah daerah akan
terus berusaha melakukan percepatan realisasi anggaran yang telah dialokasikan pada APBD tahun
anggaran 2023, evaluasi atas penyerapan anggaran selalu dilakukan setiap akhir diketahui prosentase penyerapan perkembangan dan kendala pelaksanaan kegiatan fisik pada setiap OPD.” Kata Wabup.
Lebih lanjut Melkianus katakan terkait dengan saran untuk mendesak pemerintah pusat agar tower BTS kominfo yang telah dipasang
dapat segera berfungsi. pemerintah daerah telah triwulan agar anggaran dan melakukan koordinasi terkait permasalahan tersebut, namun sampai saat ini masih belum dapat terealisasi permohonan pengaktifan tower bts kominfo tersebut, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi kembali dan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pemerintah pusat melalui bakti kementerian kominfo republik indonesia, agar tower BTS tersebut dapat bermanfaat bagimasyarakat.(Anti)
