SINTANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Haji Indra Subekti, mengungkapkan bahwa banyak program pemerintah daerah yang masih belum dapat direalisasikan dengan optimal.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti luas wilayah Kabupaten Sintang yang sangat besar, letak geografis yang cukup menantang, serta keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pernyataannya, Indra Subekti menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang memiliki wilayah yang sangat luas, mencapai lebih dari 30.000 kilometer persegi, yang membuat distribusi program dan pembangunan menjadi lebih sulit.
“Kondisi geografis yang terdiri dari daerah pedalaman dan pegunungan, serta jaringan transportasi yang terbatas, turut menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah,” ujar Haji Indra belum lama ini.
Selain itu, keterbatasan APBD Kabupaten Sintang juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Meskipun ada berbagai inisiatif dan rencana pembangunan yang baik, namun anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk mencapainya secara maksimal,” lanjutnya.
Haji Indra Subekti menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.
“Kami di DPRD selalu mendorong agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menyusun prioritas pembangunan yang berdasarkan pada kebutuhan dan potensi daerah,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Sintang juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang masih terbatas, seperti Kabupaten Sintang.
Dengan dukungan yang lebih besar, diharapkan program-program pembangunan dapat terealisasi dengan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat Sintang yang lebih merata.
Ke depan, Haji Indra berharap ada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, yang akan mempermudah akses dan distribusi program-program pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk membuka akses dan mengurangi kesenjangan antara daerah pusat dan daerah terpencil,” tutupnya.