Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Joni Sianturi.
SINTANG,RK – Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi menjawab pertanyaan Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri terkait APBD Sintang yang mengendap di bank hingga bulan Mei 2021.
“Kita masih dibatasi dulu. Karena perintah dari pusat, harus di-recofusing dulu. Jadi kalau kita ndak batasi, nanti duitnya ndak ada untuk recofusing. Recofusing itu untuk penanganan vaksin dan penanganan covid-19,” kata Joni Sianturi.
Recofusing adalah realokasi anggaran pemerintah yang semula untuk berbagai kegiatan termasuk pembangunan, kemudian dipotong untuk penanganan Covid-19. “Saat ini kami sedang menyusun recofusing tersebut. Jadi itu yang kita tunggu. Kita takutnya jika uang tersebut dicairkan untuk berbagai kegiatan, ketika refocusing malah anggaran tidak cukup,” ucapnya.
“Jadi pencairan APBD kita batasi dulu. Dana yang kita keluarkan khusus untuk hal-hal yang mendesak. Seperti pembayaran listrik, pembayaran iuran PDAM, serta kegiatan lain yang penting seperti operasional kantor dan pelayanan masyarakat,” jelas Joni Sianturi.
Dikesempatan itu, Joni juga menjawab pertanyaan mengenai dana transfer daerah. “Dana transfer kan dikirim tiap bulan. Jadi tiap bulan pagu dibagi 12. Tiap bulan dikasi,” jelasnya.
Joni menuturkan, jika pemerintah daerah tidak melakukan recofusing terhadap APBD, maka Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda. “Makanya kita fokus menyelesaiakan recofusing dulu. Kalau pencairan APBD tidak dibatasi dulu, nanti ndak bisa recofusing,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri menyoroti APBD Sintang tahun 2021 yang hingga bulan Mei mengendap di Bank. Padahal, seharusnya APBD cepat dilaksanakan untuk berbagai kegiatan. Sehingga uang tersebut berputar di masyarakat.
“Sekarang sudah masuk bulan Mei. Sudah lewat triwulan pertama. Sudah masuk semester pertama, bahkan mau habis. Tapi APBD kita ndak gerak. Kita bisa bayangkan, kuli bangunan, toko bangunan, toko-toko yang mengharapkan uang pemerintah berputar, sekarang uangnya macet. Ngendap di bank,” sesal Heri Jambri.
Yang ingin dipertanyakan Heri Jambri, apakah transfer dari pusat belum dilakukan ke daerah? Atau daerah yang mengendapkan uang tersebut di bank? “Ini yang akan jadi prioritas pertanyaan kami saat rapat dengan Pemkab Sintang nanti. Kenapa pula APBD kita lalu macet? Kenapa APBD kita ndak gerak? Kenapa uang rakyat tidak berutar?,” tanya Heri Jambri.
