Pesan DPRD Sintang pada Aparatur Desa, Tingkat SDM dan Maksimal Kelola ADD

 OPD

Anggota DPRD Sintang, Herinius Laka.

SINTANG,RK – Desa sebagai wilayah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diharapkan terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya. Dengan SDM yang tinggi, tentu akan berdampak pada pengelolaan desa yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

Berangka dari hal tersebut, anggota DPRD Sintang, Herinius Laka mengharapkan kinerja aparatur desa di Bumi Senentang di tahun 2021 mengalami peningkatan. Pihaknya di Komisi A, terus mendorong juga terus mendorong peningkatan kinerja aparatur yang dimaksud. “Kami sangat berharap kinerja apatur desa meningkat, apa lagi di desa binaan,” ungkap Laka.

Ia mengharapkan, masing masing desa memiliki produk unggulan untuk desanya dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada,” tambahnya.

Dikatakan Laka, untuk Kecamatan Dedai, mengingat terbatasnya air bersih di banyak desa. Pihaknya akan mengupayakan adanya pembangunan sumur bor di desa-desa tersebut. “Kami juga akan memperjuangkan perbaikan dan peningkatan beberapa jembatan yang sudah rusak,” ungkapnya.

Laka juga memuji banyaknya perangkat desa yang hadir dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Dedai. Tingkat kehadiran yang banyak ini, menunjukkan antusias tinggi dari para pimpinan desa dalam berkomunikasi untuk mengusahakan pembangunan di wilayahnya.

“Saya bangga sekali dengan antusias masyarakat dalam mengikuti Musrenbang ini. Agar program pembangunan bisa terlaksana, memang harus ada komunikasi yang jelas antara pihak desa, OPD terkait dan DPRD,” kata Laka.

Ia mengingatkan, dalam melaksanakan program pembangunan, aparatur desa memperhatikan kualitas, kuantitas dan aspek administratif pekerjaan di wilayahnya. Selain itu, ia juga mengingatkan, agar desa membuat BUMDes untuk menyangga ekonomi masyarakat.

Selain itu, ia juga berpesan agar pengolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dilakukan dengan transparan. Serta dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk membangun desa. Baik itu infratsruktur atau membantu masyarakat setempat. Jangan sampai ADD malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. “Tapi gunakanlah ADD itu itu kepentingan masyarakat. Jangan disalahgunakan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Related Posts