Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri.
SINTANG,RK – Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia, Sintang adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang tidak memiki border atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Jika Kapuas Hulu sudah memiliki PLBN Badau, Sanggau dengan PLBN Entikong, Bengkayang dengan PLBN Jagoi Babang dan Sambas memiliki PLBN Aruk, Sintang justru belum memilikinya sama sekali. Saat ini progres kearah pembangunan PLBN terus digenjot dengan mulai dibangunnya sarana pendukung. Tapi fisik bangunan border yang rencananya dibangun di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu, belum dimulai oleh pemerintah pusat.
Dengan adanya kondisi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mendesak pemerintah pusat untuk segera menepati janjinya membangun wilayah perbatasan antar negara di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. “Pembangunan PLBN Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau harus segera direalisasikan,” pintanya.
Selain mendesak untuk segera merealisasikan pembangunan PLBN Sungai Kelik, Heri Jambri juga meminta pemerintah pusat memperhatikan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di kawasan perbatasan. Mengingat infrastruktur di perbatasan masih memprihatinkan. Bahkan jauh tertinggal dibanding Negeri Jiran Malaysia.
“Saya minta agar jangan hanya pembanguan fisik PLBN Sungai Kelik saja yang dibangun nanti. Sementara masyarakat yang ada di sana dibiarkan miskin. Oleh karena itu, SDM warga perbatasan juga harus diperhatikan. Apalagi perbatasan adalah beranda negara,” katanya.
Politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sintang ini menilai, apaguna pembangunan yang menghabiskan ratusan miliar ini tetapi rakyat di perbatadan tidak diperhatikan. Maka akan sia-sia.
“Oleh sebab itu, selain fisik PLBN dibangun, infrastruktur dan SDM masyarakat setempat juga harus diperhatikan. Tingkat sumber daya manusia masyarakat perbatasan, tingkatkan kesejahteraan mereka. Masyarakat perbatasan sudah puluhan tahun hidup dengan keterbatasan. Mereka juga warga negara Indonesia yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Jangan sampai warga perbatasan terkesan dianaktirikan,” pungkas Heri Jambri.
