Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny menghadiri langsung pengambilan sumbah/janji jabatan 72 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, serta melakukan penandatangan fakta integritas, penyematan tanda jabatan kepala desa di pendopo bupati sintang, Senin 19 Desember 2022 pagi.
SINTANG,RK—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny menghadiri langsung pengambilan sumbah/janji jabatan 72 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, serta melakukan penandatangan fakta integritas, penyematan tanda jabatan kepala desa di pendopo bupati sintang, Senin 19 Desember 2022 pagi.
Pelantikan kades dipimpin langsung oleh Bupati Sintang, dr.H. Jarot Winarno M.Med.PH. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Bupati Sintang, Melkianus, Sekretaris Daerah, Yosepha, jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten sintang, para camat, ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Sintang, Rita Cendana Wangi Melkianus dan para tamu undangan lainnya.
72 kades yang diambil sumpah dan janji jabatan merupakan hasil Pilkades serentak 18 Oktober 2022. Total desa yang melaksanakan pilkades hari ini adalah 72 desa dengan jumlah DPT 53. 859 pemilih, 242 TPS dan 246 calon kades yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang.
Florensiur Ronny berharap para kepala desa yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik bekerjasama dan mendukung program pemerintah di desa. Supaya, progeram pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga ke desa dapat tersingkron dengan baik.
“Pertama saya ucapkan selamat kepada para kades yang baru dilantik. Ini sekaligus sebagai kado natal bagi para kades yang Nasrani. Semoga amanah dan dapat membangun desanya,” harap legislator Partai Nasdem ini.
Ronny juga berpesan supaya para kades yang baru dilantik dapat segera menyusun program kerja termasuk menyusun APBDes tahun 2023. Dia juga menekankan agar para kepala desa dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam penggunaan dana desa. “Semua harus mengikuti aturan. Jangan sampai ada lagi kades yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Tentu harus dihindari. Kades harus bijakan sana dan transparan dengan masyarakat,” jelasnya.
